Resiko sosial, ekonomi dan resiko politik karena lockdown #COVID-19

Politik karena lockdown

Seperti yang terjadi pada belahan dunia lainnya, pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini mengejutkan negara-negara ASEAN, hal ini terlihat dengan pemberlakukan penguncian besar-besaran untuk menahan penyebaran penyakit ini. Pendekatan seperti itu, tentu saja, memiliki relevansi absolut dalam disiplin kesehatan masyarakat dan bahkan diperlukan untuk menahan pandemi agar tidak menyebar lebih jauh ke masyarakat luas. Di sisi lain, setiap karantina/lockdown pasti akan memiliki dampak sosial ekonomi yang luas seperti yang sudah banyak disampaikan oleh para analis, nantinya bahkan juga akan sampai pada resiko politik, yang saat ini belum secara intensif dibahas.

Resiko-resiko sosial, ekonomi dan politik karena lockdown #COVID-19

Dampak sosial-ekonomi yang luas

Mengenai dampak ekonomi, lockdown COVID-19 mempengaruhi berbagai negara ASEAN dengan empat cara berbeda. Pertama dan terpenting, setiap penguncian berimplikasi pada terganggunya rantai pasokan di seluruh ASEAN, yang mana ini telah dipengaruhi oleh penguncian sebelumnya di seluruh China. Menyusul penangguhan produksi China selama dua bulan terakhir, rantai pasokan regional telah sangat terganggu di negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia dan Filipina. Negara-negara ini telah melihat jalur produksi mereka terkena dampak pada tingkat yang berbeda, karena keterkaitan erat dengan Cina.

Mengingat penguncian baru-baru ini di Malaysia, Filipina dan Thailand serta yang potensial akan diberlakukan di Indonesia dan Vietnam dalam beberapa hari mendatang, gangguan rantai pasokan kini telah meluas ke seluruh kawasan ASEAN. Hal ini mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan pengurangan pendapatan dari tenaga kerja di dalam negeri.

Kedua, negara-negara ASEAN masih sempoyongan dari berhentinya pasokan wisatawan Tiongkok, yang pada gilirannya, berdampak buruk pada sektor pariwisata para pemain lokal. Negara yang paling terpengaruh adalah Thailand yang menerima wisatawan Tiongkok terbanyak di antara negara-negara ASEAN lainnya.
Sekarang ini, dengan Thailand memberlakukan lockdown total, maka akan lebih sulit bagi negara itu untuk menerima wisatawan Tiongkok.

Resiko-resiko sosial, ekonomi dan politik karena lockdown #COVID-19

Sekali lagi, dengan skenario seperti itu, banyak tenaga kerja pariwisata akan segera kehilangan pekerjaan dan berkurangnya pendapatan. Para pemain pariwisata lokal harus berjuang untuk bertahan melalui periode yang sulit ini, bahkan setelah pandemi berakhir. Ini belum termasuk mereka yang berada di sektor informal yang memenuhi kebutuhan mereka dari para wisatawan, terutama mereka yang dari Tiongkok.

Read:  Cangkuang, The Temple That Keeps Tons Of Memory

Ketiga, jatuhnya harga minyak yang secara tidak langsung disebabkan oleh memburuknya permintaan minyak global, juga memukul keras negara-negara penghasil minyak di kawasan ASEAN khususnya Indonesia, Malaysia dan Brunei yang merupakan produsen minyak utama di Asia Tenggara. Dengan jatuhnya harga minyak, negara-negara ASEAN dihadapkan dengan penurunan pendapatan nasional dan dengan itu, pemerintah negara-negara ini akan memiliki ruang terbatas untuk belanja publik untuk mendistribusikan bantuan moneter kepada masyarakat selama periode lockdown dan bahkan setelah berakhirnya itu.

Keempat, tingginya tingkat investasi dan bantuan Tiongkok seperti yang selama ini terjadi di negara-negara ASEAN tertentu juga menghadapi tekanan, mengingat potensi perlambatan ekonomi di Tiongkok karena ekonomi global mendapat pukulan besar dari wabah COVID -19. Terlepas dari pemulihan ekonomi domestik yang diharapkan dalam beberapa bulan mendatang, pengurangan permintaan global yang meluas dan signifikan telah menjadikan China lebih sulit untuk membangkitkan kembali perekonomian nasionalnya dalam waktu singkat.

Hal ini ditambah pula dengan beberapa perusahaan Cina yang menghadapi permasalahan cashflow. Di era usai lockdown mereka yang berencana atau sudah berinvestasi di Kamboja dan Laos mungkin akan sulit mempertahankan skala investasi di kedua negara Mekong ini seperti pada saat kondisi sebelum pandemi. Kondisi ini akan menyebabkan berkurangnya lapangan kerja dan berkurangnya pendapatan masyarakat di Laos dan Kamboja.

Tiga potensi resiko politik

Tidak seperti dampak sosial ekonomi yang luas seperti yang dijelaskan di atas, resiko politik pasti akan terjadi namun ini akan berjalan secara tidak langsung. Faktanya, resiko politik ini hanya akan menjadi kenyataan begitu lockdown berjalan lebih lama dari yang diharapkan, ini lebih karena ketidakmampuan untuk menahan pandemi COVID-19 dalam periode waktu yang dibayangkan.

Read:  MT KLABAT

Selanjutnya, jika situasi seperti itu terjadi, pemerintah negara-negara ASEAN harus mewaspadai resiko politik yang dihasilkan dari skenario yang berjalan berlarut-larut seperti itu. Memiliki proyeksi resiko politik akan membantu mereka membuat pengambilan keputusan yang lebih baik dan mengeluarkan kebijakan yang akan mencegah penurunan status quo di negara mereka.

Resiko politik secara langsung adalah ketidakstabilan politik dalam negeri yang berasal dari PHK massal dan berkurangnya pendapatan para pekerja yang terkena dampak selama dan setelah akhir periode lockdown. Bagi banyak negara ASEAN yang memiliki kapasitas perawatan kesehatan yang pas-pasan dalam menanggapi krisis kesehatan masyarakat yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, pandemi yang berkepanjangan akan membantu terciptanya kondisi tersebut.

Tanpa dukungan internasional, situasi yang berlarut-larut seperti itu akan mengakibatkan periode lockdown yang lebih lama, yang pada akhirnya, memperbesar dampak sosial-ekonomi yang disebutkan di atas, dalam hal kehilangan pekerjaan dan berkurangnya pendapatan. Dalam situasi ini, gelombang kerusuhan sosial anti kemapanan bisa saja terjadi. Kondisi ini tentu akan mengancam tidak hanya rezim politik, tetapi juga, stabilitas politik secara keseluruhan di negara-negara ini.
Jika gelombang anti kemapanan seperti itu dapat terjadi di Eropa, menjadi amat mungkin bahwa hal yang tidak jauh berbeda akan bisa terjadi di Asia Tenggara.

Kondisi ini akan menghasilkan peluang bangkitnya populisme, yang dapat dimanfaatkan oleh calon politisi untuk mendapatkan kekuasaan dengan memanfaatkan pertikaian di antara mereka yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan selama periode lockdown.

Seperti yang disoroti oleh Anbound Malaysia di masa lalu, meskipun politik populis belum menjadi kekuatan penentu dalam politik arus utama ASEAN, daya tariknya kepada masyarakat luas tetap ada bahkan jauh sebelum pandemi COVID-19. Ditambah dengan situasi pandemi COVID-19 yang melanda wilayah ini, dan membahayakan kemakmuran ekonomi yang dinikmati oleh banyak negara ASEAN, kebangkitan politik populis akan semakin nyata.

Read:  Indonesia mulls “travel bubble” with APAC quarteton June 16, 2020 at 16:33

Setelah kriteria-kriterianya terpenuhi, yaitu kondisi sosial ekonomi yang memburuk, pertikaian publik skala besar tentang rezim politik yang ada, maka politisi tertentu akan memanfaatkan situasi ini dan mengendarai politik populis untuk memperoleh dan mengambil alih kekuasaan. Dari apa yang terjadi di Eropa, naiknya populisme semacam itu akan memicu rantai reaksi yang berada di luar kendali rezim politik itu sendiri.

Resiko-resiko sosial, ekonomi dan politik karena lockdown #COVID-19
May 1998 Trisakti

Akhirnya, isu ketegangan rasial adalah resiko politik lainnya bagi negara-negara ASEAN tertentu dengan populasi minoritas Tionghoa yang cukup besar, atau yang memiliki pekerja asing yang datang dari Tiongkok dengan jumlah yang signifikan.

Sebagaimana ditekankan oleh Jefferson Ng, Indonesia adalah kasus khas dari situasi semacam itu. Dengan sejarah kerusuhan rasial, ketegangan rasial Indonesia ini telah dapat diredam oleh kemakmuran ekonomi selama dekade-dekade terakhir. Karena itu, tidak ada jaminan bahwa orang Cina (baik lokal atau asing) di Indonesia tidak akan dikecualikan sebagai ‘pembawa COVID-19’ seperti yang terjadi di AS dan Inggris baru-baru ini.

Hal ini akan tergantung pada keparahan dampak sosio-ekonomi setelah potensi lockdown nasional atau bahkan pasca pandemi, komunitas Tionghoa lokal dan asing di Indonesia mungkin akan menghadapi diskriminasi ras yang lebih tinggi, bahkan tidak menutup peluang terjadinya kekerasan/persekusi rasial di negara yang memiliki sejarah kerusuhan rasial.

Serupa dengan kebangkitan politik populis, akan sama sulitnya membedah dampak jangka panjangnya jika ketegangan rasial bangkit di negara-negara ASEAN lain yang juga memiliki sejarah persekusi rasial terhadap Cina. Ini seharusnya menjadi bahan observasi para pakar internasional dalam waktu-waktu mendatang.

Sumber artikel: ANBOUND Research Centre (Malaysia)

Leave a Reply